Muhammadiyah memiliki peran yang penting dalam mengawal pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April mendatang. Oleh sebab itu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar diskusi dengan judul ‘Peran Ormas dalam Menciptakan Pemilu Damai’.
Kegiatan yang digelar di Auditorium Moh Djasman Kampus 1 UMS, Jumat (22/2/2019) dihadiri oleh mahasiswa serta para akademisi dan kalangan ormas. Kegiatan ini mendatangkan pembicara yakni Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Imam Aziz ketua PB NU, Franz Magnis Suseno, Rohaniawan, Titik Anggraeni Direktur Eksekutif Perludem, dan Purnomo Ubaid Tanthoni, Komisioner KPU RI.
Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Muh. Busyro Muqoddas hadir sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa pemilu ini milik kita bersama, sehingga tanggung jawab tidak hanya di negara, namun di mayarakat juga.
“Pemilu ini milik kita bersama. Tapi penanggungjawabnya negara. Sekaligus kita secara tidak langsung punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk bagaimana pemilu ini bias menjadi agenda bersama sebagai wujud negara yang menganut prinsip demokrasi,” ucapnya.
Dr. Busyro juga menyampaikan nantinya agar pemilu yang akan berjalan dapat terselenggara dengan tertib, damai, dan jujur. “Maka pemilu agar dapat berjalan secara tertib, damai, jujur dalam pengertian yang luas, maka PP Muhammadiyah merasa berkewajiban untuk menyelenggarakan seminar ini dengan berbagai komponen. Ada unsur negara, ada unsur masyarakat sipil,” tambahnya.
Ada satu penelitian yang diselenggarakan oleh LSM Internasional, memotret kondisi masyarakat Indonesia yang di sebut dengan Civil Society Organizer. Di Indonesia terlihat ada segitiga timpang yang dapat dibaca sehari-hari, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif, lebih dengan dengan private sector. Sedangkan masyarakat sipil (CSO) lebih minimalis untuk akses economic justice dan political justice, disbanding dengan private sector. Hal tersebut dipandang sebagai kenyataan dari 2014 hingga sekarang.
Setelah hal itu, di Indonesia terdapat dinamika politik yang tersusun dari sejumlah indikator. Mulai dari pembentukan undang-undang hingga praktik penggerusan nilai-nilai martabat bangsa, ketahanan ekonomi yang kemudian berimplikasi sampai ketahanan keamanan, politik, dan lain-lain, yaitu dengan adanya praktik suap. Sampai hari ini praktik tersebut menempati skor 76 persen di kantor KPK.
Ketua PP Muhammadiyah berharap agar nantinya penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat berjalan lancar dan tidak ada konflik. Sebab apabila konflik terjadi banyak yang dirugikan, dan yang diuntungkan hanya pihak yang menang serta pihak-pihak yang diberi kesempatan oleh presiden terpilih untuk masuk di jajarannya.
Selain itu, Wakil Rektor IV, Dr. M.A Fattah Santoso melalui sambutannya berharap agar kegiatan ini dapat menjadi olah pikir. “Kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta berharap seminar ini memberikan hasil yang baik, memberikan kontribusi kepada bangsa. Tidak hanya sekedar menjadi olah pikir, mudah-mudahan dari seminar ini juga cerminan dari olah pikiran kita,”katanya. (Khairul)
