Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rembuk Tani Berkemajuan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah tanggal 16 – 18 Maret 2018. Rakornas yang diikuti 150 Pimpinan MPM dan 150 petani dari seluruh Indonesia dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, di Lantai 7 Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
“Rakornas kali ini bertujuan salah satunya untuk mengkonsolidasikan pimpinan MPM di berbagai level pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah untuk bisa berpartisipasi dan terlibat aktif dalam memberdayakan masyarakat,” jelas Ketua MPM PP Muhammadiyah dr. M. Nurul Yamin, M.Si. pada acara pembukaan Rakornas di Kampus UMS yang juga dihadiri Rektor UMS Dr. Sofyan Anif.
Lanjut dr. Yamin, selain mengkonsolidasi pimpinan MPM rakornas juga bertujuan untuk menguatkan sinergi peran organisasi di berbagai level terutama majelis dan amal usaha menggerakkan masyarakat. Disamping itu dilakukan penyusunan masifikasi program pemberdayaan dalam rangka melakukan percepatan target capaian program muktamar.
Lebih lanjut Ia mengatakan, visi pengembangan MPM tahun 2015 – 2020 yang diputuskan Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar, yaitu Berkembangnya fungsi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan buruh, tani, nelayan dan kelompok dhuafa Mustadhafin sebagai pilar strategis gerakan Muhammadiyah.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir mengemukakan, reformasi memang telah mengkoreksi orde baru, tetapi ada sesuatu yang bagus dari orde baru yakni membangun kedaulatan petani seperti halnya adanya swasembada beras. “Menjadi ironis ketika hampir belasan tahun reformasi dunia petani menjadi jalan di tempat. Teori Cliford Geetz terbukti yang menyebutkan ditengah liberalisasi ekonomi, bahkan budaya, dunia petani menjadi sunyi,” ujarnya.
Dr. Haedar yakin, jika pemerintah memiliki komitmen kuat dalam konteks paradigma ekonomi baru, agar memasukan dunia petani dan pertanian sebagai unggulan. “Ini yang kami sebut sebagai petani berkemajuan. Namun kalau hal itu tidak ada dobrakkan dari pemerintah, dan tidak ada kebijakan-kebijakan berani dari Kementerian Pertanian maka dunia petani akan tetap berjalan ditempat,” ujarnya.
Oleh karena itu, MPM PP Muhammadiyah melalui rakornasnya ingin mengajak pemerintah membangun kebijakan baru sebagai penerjemahan dari kebijakan ekonomi barunya Presiden Jokowi yakni memberdayakan secara tuntas petani dan pertanian bisa memiliki kedaulatan pangan. (Eko/Ahmad)
