ums.ac.id, SOLO – Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar acara diseminasi modul Pancasila sebagai Laku. Gelar Wicara Aktualisasi Kemerdekaan Indonesia melalui Pancasila sebagai Laku ini diselenggarakan di Lobby Gedung Induk Siti Walidah, Rabu (14/8).
Dalam kesempatan tersebut hadir untuk berbincang Direktur Eksekutif Dra. Yayah Khisbiyah, M.A., Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof. Dr. Amin Abdullah, Anggota Majelis Diktilitbang Muhammadiyah Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H, dan Wakil Rektor I UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
“Saya betul-betul apa ya prihatin betul dengan jargon-jargon Pancasila yang hebat hebat tapi penyelenggaraan kendaraannya tidak sehebat itu,” ungkap Anggota Dewan Pengarah BPIP RI.
Amin Abdullah mengapresiasi atas langkah yang telah dilakukan oleh PSBPS UMS karena telah melakukan riset sehingga dapat mengeluarkan modul buku ajar Pancasila untuk Perguruan Tinggi.
“Dan ini adalah semacam modul untuk perguruan tinggi. Saya kira ini the first in Indonesia, iya saya kira ini pertama ya,” ujarnya diiringi dengan tepuk tangan.
Dia juga mengapresiasi atas konten dari modul tersebut yang mengaitkan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Karena menurutnya, di Indonesia masih sangat-sangat rendah.
Anggota Majelis Diktilitbang Muhammadiyah merespon keterkaitan dari Muhammadiyah dengan Pancasila.
“Kalau mengaku sebagai bangsa Indonesia ya sumber ideologisnya sumber filosofisnya adalah Pancasila. Jangan jadi hanya sebagai pelaku orang biologis dan filosofis perilakunya. Apa perilaku yang termanifestasikan seperti ini diajarkan umpamanya ada materi nilai dasar atau negara dalam perspektif hukum Islam,” ungkapnya.
Dia menyampaikan juga bahwa Ki Bagoes Hadikusumo dari Muhammadiyah menyetujui perubahan Sila Pertama Pancasila sehingga menjadi berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara itu, Yayah Khisbiyah turut menegaskan perkataan dari Anggota Dewan Pengarah BPIP RI.
“Seharusnya Pancasila sebagai Laku adalah untuk mengobati runtuhnya etika penyelenggara negara,” tekannya.
Keberanian dalam menyampaikan ungkapan tersebut tidak tergoyahkan oleh kekhawatiran apapun bahwa beliau adalah pejabat negara.
Direktur Eksekutif PSBPS UMS menyampaikan bahwa visi dari PSBPS adalah mempromosikan nilai-nilai toleransi,saling memahami atau mutual respect, inklusifisme, harmoni sosial yang berbasiskan pada keadilan.
“Dengan kata lain visi PSBPS ini sangat relevan dengan seluruh sila dalam Pancasila,” tuturnya.
Sebelum meluncurkan modul buku ajar, tim dari PSBPS telah melakukan survei riset dan mendapati bahwa ternyata pendidikan Pancasila yang merupakan mata kuliah wajib di seluruh universitas di Indonesia ternyata dipandang membosankan.
“Jadi mahasiswa ketika kami ajak berbincang dalam focus group discussion wawancara survei mengatakan bahwa Pancasila sebagai mata kuliah adalah pelajaran yang membosankan,” ujar Yayah.
Untuk itu, dalam rangka merevitalisasi diluncurkan modul buku ajar, dengan revitalisasi dari konten dan metode ajar mata kuliah pendidikan Pancasila.
Wakil Rektor I UMS dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada PSBPS.
“Pusat Studi dan Perubahan Sosial ini sifatnya membahani salah satu lembaga yaitu, Lembaga Bahasa dan Ilmu Pengetahuan Umum (LBIPU). Nah LBIPU perlu di update siapa yang ambil (materi), dilakukan oleh pusat studi,” ungkap Harun.
Oleh karena itu, tekannya, sifatnya LBIPU ini menjadi partner positif dalam rangka meng-upgrade dan meng-update materi-materi yang berhubungan dengan bahasa dan ilmu pengetahuan umum termasuk di dalamnya tadi modul ajar. (Maysali/Humas)
