{"id":25155,"date":"2025-03-24T10:04:10","date_gmt":"2025-03-24T03:04:10","guid":{"rendered":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/?p=25155"},"modified":"2025-03-24T13:45:45","modified_gmt":"2025-03-24T06:45:45","slug":"kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/","title":{"rendered":"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi"},"content":{"rendered":"

ums.ac.id, SURAKARTA<\/a> \u2013 Isu mengenai Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Beberapa kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum, mengungkapkan penolakan terhadap RUU tersebut yang baru sajadisahkan pada Kamis, 20 Maret 2025.<\/p>\n

Dalam kesempatan wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)<\/a> Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., mengemukakan pandangannya terkait urgensi dan dampak dari UU tersebut terhadap negara dan demokrasi Indonesia.<\/p>\n

RUU TNI ini dinilai cukup mendadak dan tidak melalui proses perencanaan yang matang. \u201cRUU TNI ini lahir tiba-tiba dan langsung menjadi bahan diskusi banyak pihak. Tentu saja kehadiran yang mendesak ini menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah memang begitu mendesak untuk merevisi undang-undang tersebut?\u201d ujar Indra, Senin (24\/3).<\/p>\n

\"\"
Selebaran Tuntutan Tolak RUU TNI. Dokumentasi oleh @jackjackparrr di X<\/figcaption><\/figure>\n

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM Jateng) itu menambahkan, setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki waktu yang cukup panjang. Namun dalam hal ini waktu yang diberikan justru terkesan terburu-buru.<\/p>\n

Salah satu poin yang menarik perhatian Indra adalah kenyataan bahwa RUU TNI sebelumnya tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini, namun diputuskan masuk tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR \u201cKenapa RUU TNI bisa hadir dan diproses begitu cepat meski sebelum tidak masuk dalam Prolegnas? Ini yang belum mendapat jawaban yang jelas\u201d tegasnya.<\/p>\n

Draf revisi UU TNI juga tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR. Dampaknya, tambah Indra, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna (Meaningful Participation).<\/p>\n

\"\"
Dosen Fakultas Hukum UMS, Indra Bangsawan, SH., MH<\/figcaption><\/figure>\n

\u201cMenurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa masyarakat berhak atas akses yang mudah terhadap naskah akademik dan\/atau rancangan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya, dokumen tersebut masih sulit diakses, bahkan belum ada transparansi terkait perubahannya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Hal ini, menurut Indra, menjadi ironi dalam proses bernegara, di mana publik seharusnya diberikan akses untuk memahami substansi dari setiap perubahan peraturan yang diusulkan.<\/p>\n

Dalam konteks partisipasi publik, Indra menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. \u201cIdealnya, perubahan undang-undang harus melibatkan berbagai pihak dan melalui proses yang terbuka. Suara masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan. Namun, dengan proses yang terburu-buru, kita seolah dipaksa untuk menerima hasil yang sudah ditentukan,\u201d ujar aktivis hukum dan HAM itu.<\/p>\n

Indra juga menyoroti potensi dampak dari pengesahan UU TNI 2025 terhadap demokrasi Indonesia. \u201cDemokrasi Indonesia saat ini sedang diuji. Salah satu indikator menurunnya demokrasi adalah semakin tingginya keterlibatan militer dalam ranah politik dan pemerintahan. RUU TNI ini berpotensi memperburuk kondisi tersebut jika justru melegalkan keterlibatan militer dalam ranah yang seharusnya menjadi domain sipil,\u201d jelas dosen UMS itu.<\/p>\n

Dalam pandangannya, evaluasi terhadap RUU TNI perlu dilakukan dengan lebih
\nmendalam, terutama dalam melihat peran militer dalam pemerintahan dan kehidupan berpolitik.<\/p>\n

\u201cMiliter seharusnya fokus pada tugasnya dalam pertahanan negara, bukan terlibat dalam ranah domain sipil. RUU ini justru membuka jalan bagi peningkatan keterlibatan militer, hal ini menjadi tanda kemunduran demokrasi dan demokrasi kita semakin terancam karena berdampak terhadap melemahnya supremasi sipil atas militer,\u201d kata Indra.<\/p>\n

Dengan demikian, meskipun RUU TNI telah disahkan, Indra berharap bahwa pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat lebih luas dalam setiap proses legislasi. Sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan dan hukum, ia menekankan pentingnya akses yang adil dan terbuka terhadap setiap kebijakanyang diambil. (Fika\/Humas)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Isu mengenai Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Beberapa kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum, mengungkapkan penolakan terhadap RUU tersebut yang baru sajadisahkan pada Kamis, 20 Maret 2025. Dalam kesempatan wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., mengemukakan pandangannya terkait urgensi […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":25157,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,10],"tags":[176,9,11],"class_list":["post-25155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-opini","tag-fhip","tag-opini","tag-terkini","entry","has-media"],"yoast_head":"\nKontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi - Berita UMS<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi - Berita UMS\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Isu mengenai Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Beberapa kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum, mengungkapkan penolakan terhadap RUU tersebut yang baru sajadisahkan pada Kamis, 20 Maret 2025. Dalam kesempatan wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., mengemukakan pandangannya terkait urgensi […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Berita UMS\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-03-24T03:04:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-03-24T06:45:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/03\/fotoweb-71.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas UMS\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas UMS\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas UMS\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7\"},\"headline\":\"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi\",\"datePublished\":\"2025-03-24T03:04:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-03-24T06:45:45+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/\"},\"wordCount\":558,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/03\\\/fotoweb-71.jpg\",\"keywords\":[\"Fakultas Hukum dan Ilmu Politik\",\"Opini\",\"Terkini\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Opini\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/\",\"name\":\"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi - Berita UMS\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/03\\\/fotoweb-71.jpg\",\"datePublished\":\"2025-03-24T03:04:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-03-24T06:45:45+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/03\\\/fotoweb-71.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/03\\\/fotoweb-71.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1080,\"caption\":\"Selebaran Tuntutan Tolak RUU TNI. Dokumentasi oleh @jackjackparrr di X\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\",\"name\":\"Berita UMS\",\"description\":\"Mencerahkan Unggul Mendunia\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\",\"name\":\"Berita UMS\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2021\\\/08\\\/logo-news-ums-v2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2021\\\/08\\\/logo-news-ums-v2.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1080,\"caption\":\"Berita UMS\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/umsofficialid\\\/?locale=id_ID\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7\",\"name\":\"Humas UMS\",\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/news.ums.ac.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/author\\\/adn466\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi - Berita UMS","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi - Berita UMS","og_description":"ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Isu mengenai Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Beberapa kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum, mengungkapkan penolakan terhadap RUU tersebut yang baru sajadisahkan pada Kamis, 20 Maret 2025. Dalam kesempatan wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., mengemukakan pandangannya terkait urgensi […]","og_url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/","og_site_name":"Berita UMS","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID","article_published_time":"2025-03-24T03:04:10+00:00","article_modified_time":"2025-03-24T06:45:45+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/03\/fotoweb-71.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas UMS","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas UMS","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/"},"author":{"name":"Humas UMS","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/person\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7"},"headline":"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi","datePublished":"2025-03-24T03:04:10+00:00","dateModified":"2025-03-24T06:45:45+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/"},"wordCount":558,"publisher":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/03\/fotoweb-71.jpg","keywords":["Fakultas Hukum dan Ilmu Politik","Opini","Terkini"],"articleSection":["Berita","Opini"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/","name":"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi - Berita UMS","isPartOf":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/03\/fotoweb-71.jpg","datePublished":"2025-03-24T03:04:10+00:00","dateModified":"2025-03-24T06:45:45+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#primaryimage","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/03\/fotoweb-71.jpg","contentUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/03\/fotoweb-71.jpg","width":1920,"height":1080,"caption":"Selebaran Tuntutan Tolak RUU TNI. Dokumentasi oleh @jackjackparrr di X"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kontroversi RUU TNI, Hilangnya Partisipasi Publik dan Potensi Ancaman Terhadap Demokrasi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#website","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/","name":"Berita UMS","description":"Mencerahkan Unggul Mendunia","publisher":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization","name":"Berita UMS","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/08\/logo-news-ums-v2.jpg","contentUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/08\/logo-news-ums-v2.jpg","width":1920,"height":1080,"caption":"Berita UMS"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/person\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7","name":"Humas UMS","sameAs":["http:\/\/news.ums.ac.id"],"url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/author\/adn466\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25155"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25160,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25155\/revisions\/25160"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}