{"id":25699,"date":"2025-04-21T18:56:50","date_gmt":"2025-04-21T11:56:50","guid":{"rendered":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/?p=25699"},"modified":"2025-04-21T18:56:50","modified_gmt":"2025-04-21T11:56:50","slug":"tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/","title":{"rendered":"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.ums.ac.id\/\">ums.ac.id, SURAKARTA<\/a> &#8211; Usai disahkannya Revisi Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi perhatian khusus dari masyarakat. RUU Polri menuai sejumlah kritik dan penolakan dari masyarakat.<\/p>\n<p>Bersamaan dengan penolakan UU TNI 2024, penolakan RUU Polri terus berlangsung hingga masyarakat juga melakukan aksi damai \u201ccamping\u201d di depan gedung DPR RI. Tidak hanya itu, komunitas digital juga bergerak meramaikan aksi penolakan dengan menyebarkan hastag atau tagar #TolakRUUPolri.<\/p>\n<p>Memahami RUU Polri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memberikan catatan kritis terhadap beberapa pasal RUU Polri yang bermasalah. Salah satu pasal bermasalah adalah Pasal 16 Ayat 1 Huruf (q) yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang siber.<\/p>\n<p>\u201cKewenangan atas Ruang Siber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses Ruang Siber untuk tujuan keamanan dalam negeri,\u201d dikutip dari laman PSHK.<\/p>\n<figure id=\"attachment_25700\" aria-describedby=\"caption-attachment-25700\" style=\"width: 1920px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-25700\" src=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-2-16.jpg\" alt=\"Dosen KomunikasiDosen UMS\nMuhammadiyah\nUMS\nKampus UMS\nKampus 2 UMS\nDaftar UMS\nKuliah UMS\n\" width=\"1920\" height=\"1080\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-25700\" class=\"wp-caption-text\">Dosen Ilmu Komunikasi UMS, Sidiq Setyawan, S.I.Kom., M.I.Kom<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Ilkom UMS) <a href=\"https:\/\/www.ums.ac.id\/profile\/sidiq-setyawan\">Sidiq Setyawan, S.I.Kom., M.I.Kom.<\/a>, memberikan penjelasan terkait dengan definisi ruang siber. Ruang siber sering juga merujuk pada perangkat keras dan lunak yang berada pada lingkup internet.<\/p>\n<p>\u201cSecara khusus ruang siber adalah pertukaran informasi dalam bentuk data. Contoh yang paling lazim saat ini salah satunya adalah media sosial,\u201d jelasnya, Senin (21\/4).<\/p>\n<p>Dia mengaku untuk implementasi dari Pasal 6 huruf F yang menyebut teritorial Polri adalah Ruang Siber, masih belum dapat ia pahami.<\/p>\n<p>\u201cNamun sebagai penegak hukum tantangan kepolisian adalah pada aspek hukum seperti penipuan online, penyebaran data pribadi dan sebagainya,\u201d kata dia.<\/p>\n<p>Sidiq menilai, dengan adanya ruang siber, tawaran interaksi di dunia maya begitu luas dan cenderung tidak terbatas. Selain itu, adanya bentuk prosumsi membawa kita pada era produksi pesan yang terus berulang setiap detiknya.<\/p>\n<p>\u201cJadi selama tidak ada upaya pembungkaman kebebasan berbicara dan partisipasi online di ruang siber, kebebasan berpendapat akan selalu terjaga,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p>Menyoal tentang kaitan Pasal 16 RUU Polri yang memungkinkan tumpang tindih dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), Sidiq menyampaikan bahwa dalam aspek partisipasi online, beberapa kasus UU ITE menjadi bumerang bagi kebebasan berpendapat.<\/p>\n<p>\u201cFungsi Polri seperti tersebut dalam pasal terkait selama tidak ada upaya mengancam kebebasan berpendapat saya pikir internet harus menjadi ruang aman bagi partisipasi online. Kita tentu saja melawan segala bentuk dominasi kekuasaan yang represif dan mengganggu kebebasan berpendapat,\u201d terangnya.<\/p>\n<p>Berbicara tentang tantangan kebebasan berekspresi di media sosial, menurutnya tantangannya sangat kompleks dimulai dari kemampuan membedakan disinformasi dan misinformasi sebagai produsen dan konsumen pesan, tantangan represif dari pihak yang mengancam kebebasan berbicara, dan tantangan infrastruktur yang belum merata di wilayah tertentu, serta sikap apatisme pada isu-isu yang memiliki kepentingan pada masyarakat luas.<\/p>\n<p>Dosen Ilkom UMS itu mendorong untuk melakukan aktivisme digital yang memberikan dampak nyata seperti revolusi hastag, gerakan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) pada produk terafiliasi zionis, dan sebagainya. Menurutnya, perlu diberikan pemahaman dan dorongan bahwa dengan aktivisme digital di ruang siber akan mampu menggerakan masyarakat secara kolektif pada isu isu kemanusiaan yang konkret dan berdampak dan masyarakat dapat mengambil perannya.<\/p>\n<p>\u201cSekali lagi internet seharusnya adalah ruang aman bagi kita berpendapat dan berdiskusi,\u201d pungkasnya. (Maysali\/Humas)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ums.ac.id, SURAKARTA &#8211; Usai disahkannya Revisi Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi perhatian khusus dari masyarakat. RUU Polri menuai sejumlah kritik dan penolakan dari masyarakat. Bersamaan dengan penolakan UU TNI 2024, penolakan RUU Polri terus berlangsung hingga masyarakat juga melakukan aksi damai \u201ccamping\u201d di depan gedung DPR [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":25701,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,287],"tags":[119,279,9,11],"class_list":["post-25699","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-kata-pakar","tag-fki","tag-kata-pakar","tag-opini","tag-terkini","entry","has-media"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber - Berita UMS<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber - Berita UMS\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ums.ac.id, SURAKARTA &#8211; Usai disahkannya Revisi Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi perhatian khusus dari masyarakat. RUU Polri menuai sejumlah kritik dan penolakan dari masyarakat. Bersamaan dengan penolakan UU TNI 2024, penolakan RUU Polri terus berlangsung hingga masyarakat juga melakukan aksi damai \u201ccamping\u201d di depan gedung DPR [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Berita UMS\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-04-21T11:56:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-20.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas UMS\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas UMS\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas UMS\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7\"},\"headline\":\"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber\",\"datePublished\":\"2025-04-21T11:56:50+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/\"},\"wordCount\":520,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/04\\\/fotoweb-20.jpg\",\"keywords\":[\"Fakultas Komunikasi dan Informatika\",\"Kata Pakar\",\"Opini\",\"Terkini\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Kata Pakar\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/\",\"name\":\"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber - Berita UMS\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/04\\\/fotoweb-20.jpg\",\"datePublished\":\"2025-04-21T11:56:50+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/04\\\/fotoweb-20.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/04\\\/fotoweb-20.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1080,\"caption\":\"Aksi demo #CabutUUTNI dan #TolakRUUPlori yang dilakukan di depan gedung DPR RI, Kamis 27 Maret 2025. (Dokumentasi @barengwarga di X)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\",\"name\":\"Berita UMS\",\"description\":\"Mencerahkan Unggul Mendunia\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\",\"name\":\"Berita UMS\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2021\\\/08\\\/logo-news-ums-v2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2021\\\/08\\\/logo-news-ums-v2.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1080,\"caption\":\"Berita UMS\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/umsofficialid\\\/?locale=id_ID\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7\",\"name\":\"Humas UMS\",\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/news.ums.ac.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/author\\\/adn466\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber - Berita UMS","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber - Berita UMS","og_description":"ums.ac.id, SURAKARTA &#8211; Usai disahkannya Revisi Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi perhatian khusus dari masyarakat. RUU Polri menuai sejumlah kritik dan penolakan dari masyarakat. Bersamaan dengan penolakan UU TNI 2024, penolakan RUU Polri terus berlangsung hingga masyarakat juga melakukan aksi damai \u201ccamping\u201d di depan gedung DPR [&hellip;]","og_url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/","og_site_name":"Berita UMS","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID","article_published_time":"2025-04-21T11:56:50+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-20.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas UMS","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas UMS","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/"},"author":{"name":"Humas UMS","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/person\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7"},"headline":"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber","datePublished":"2025-04-21T11:56:50+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/"},"wordCount":520,"publisher":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-20.jpg","keywords":["Fakultas Komunikasi dan Informatika","Kata Pakar","Opini","Terkini"],"articleSection":["Berita","Kata Pakar"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/","name":"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber - Berita UMS","isPartOf":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-20.jpg","datePublished":"2025-04-21T11:56:50+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#primaryimage","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-20.jpg","contentUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/fotoweb-20.jpg","width":1920,"height":1080,"caption":"Aksi demo #CabutUUTNI dan #TolakRUUPlori yang dilakukan di depan gedung DPR RI, Kamis 27 Maret 2025. (Dokumentasi @barengwarga di X)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/tantangan-kebebasan-berpendapat-ruu-polri-dan-pengawasan-ruang-siber\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Tantangan Kebebasan Berpendapat: RUU Polri dan Pengawasan Ruang Siber"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#website","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/","name":"Berita UMS","description":"Mencerahkan Unggul Mendunia","publisher":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization","name":"Berita UMS","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/08\/logo-news-ums-v2.jpg","contentUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/08\/logo-news-ums-v2.jpg","width":1920,"height":1080,"caption":"Berita UMS"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/person\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7","name":"Humas UMS","sameAs":["http:\/\/news.ums.ac.id"],"url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/author\/adn466\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25699"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25699\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25702,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25699\/revisions\/25702"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}