![\"Dosen](\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/09\/8f315237-dca5-447d-b024-79ed092e4a1e.jpeg\")
\u201cDemokrasi kita tidak pernah sampai penuh. Hak masyarakat seringkali terbatasi, dan ketika aspirasi disuarakan justru muncul represi hingga kriminalisasi,\u201d jelas Fayasy Senin, (15\/9). Ia mencontohkan sejumlah tokoh masyarakat sipil yang sempat ditangkap pascademonstrasi besar pada Agustus lalu.<\/p>\n
Memperingati \u2018Hari Demokrasi Internasional\u2019 yang jatuh setiap 15 September, Fayasy menyebut satu kunci demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, partisipasi tersebut belum berjalan secara bermakna, khususnya dalam proses pembuatan undang-undang.<\/p>\n
\u201cBeberapa regulasi terkesan dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara penuh. Kasus paling menonjol adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang sejak awal minim partisipasi publik,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Fayasy menekankan bahwa partisipasi publik seharusnya tidak hanya sebatas keterlibatan kelompok tertentu, melainkan juga harus menjangkau ruang digital. Seperti masyarakat yang kini banyak menyuarakan pendapat melalui media sosial, maka dapat dipetakan tren dan kecenderungannya.<\/p>\n
\u201cDalam RUU TNI misalnya, ada 44 ribu percakapan di media sosial. 80% di antaranya bernada kontra. Tren semacam ini harusnya bisa dijadikan indikator partisipasi digital,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Fayasy menilai demokrasi Indonesia perlu mengakomodasi konsep demokrasi digital. Namun, ruang digital ini juga menghadapi ancaman serius, salah satunya melalui praktik yang disebut digitisida. Istilah itu, dikemukakan oleh Herlambang P. Wiratraman.<\/p>\n
\u201cDigitisida adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan penguasa dengan memanfaatkan sumber daya negara,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Fayasy mencontohkan bagaimana pemerintah menggunakan influencer untuk menggiring opini publik, hingga ancaman pasal karet Undang-Undang ITE terhadap aktivis. \u201cItu semua bentuk digitisida. Kebebasan berpendapat di dunia digital dipersempit melalui regulasi dan represi,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Selain ancaman eksternal, menurutnya masyarakat juga perlu memperkuat literasi digital. \u201cMasyarakat harus mampu membedakan informasi valid dan tidak valid. Tren positifnya, generasi muda kini semakin kritis dan memanfaatkan kanal digital untuk mengontrol kebijakan yang berpotensi diselewengkan,\u201d kata Fayasy.<\/p>\n
Sebagai bagian dari civitas academica, Fayasy menilai Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS memiliki peran strategis dalam mendidik masyarakat agar lebih memahami demokrasi yang sehat. Mahasiswa, dosen, hingga alumni dapat berkontribusi melalui riset, pengabdian, maupun aktivisme.<\/p>\n
\u201cMahasiswa Hukum UMS pernah mengajukan uji formil RUU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Sekalipun tidak diterima, ini menunjukkan partisipasi nyata mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih responsif,\u201d terangnya.<\/p>\n
Selain itu, menurutnya program penyuluhan ke desa bisa diarahkan untuk mengenalkan praktik demokrasi partisipatif, misalnya dalam penyusunan peraturan desa (Perdes). \u201cDemokrasi harus ditanamkan sejak lingkup terkecil. Fakultas hukum bisa hadir untuk memberi contoh,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Fayasy juga mengaitkan nilai-nilai Muhammadiyah dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, semangat amar ma\u2019ruf nahi munkar yang dipegang Muhammadiyah relevan dalam menjaga iklim demokrasi.<\/p>\n
\u201cDemokrasi adalah bagian dari amar ma\u2019ruf, yaitu mendorong kebajikan melalui partisipasi rakyat. Sementara upaya mencegah otoritarianisme adalah bentuk nahi munkar. Jika kehidupan tidak demokratis, peluang penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi akan semakin besar,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Momentum Hari Demokrasi Internasional menurut Fayasy seharusnya menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus dijaga. Momen ini tidak sekadar seremoni, tetapi refleksi bersama agar Indonesia bisa naik tingkat dari demokrasi yang pincang menuju demokrasi penuh.<\/p>\n
\u201cDengan adanya hari ini, kita diingatkan bahwa demokrasi itu penting. Harapannya Indonesia bisa memperbaiki diri, bukan justru mundur ke arah otoritarianisme,\u201d pungkasnya. (Fika\/Humas)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ums.ac.id, SURAKARTA – Lebih dari dua dekade setelah reformasi bergulir, kondisi demokrasi di Indonesia dinilai masih belum mencapai tingkat penuh. Laporan Democracy Index 2024 yang dirilis Economic Intelligence Unit, Indonesia hanya memperoleh skor 6,44 dari 10 dan dikategorikan sebagai flawed democracy. Skor ini mencerminkan pluralisme pemilu, kebebasan sipil, partisipasi politik, kultur demokrasi, dan fungsi pemerintahan. […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":29473,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,287],"tags":[279,9,11],"class_list":["post-29471","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-kata-pakar","tag-kata-pakar","tag-opini","tag-terkini","entry","has-media"],"yoast_head":"\n