![\"Narasumber](\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Dosen-UMS-Perkuat-Pemahaman-Hukum-Pengurus-AUM-Sukoharjo-Lewat-Diklat-Pilar-Hukum-Keorganisasian-Muhammadiyah-2.jpeg\")
Pada sesi pertama, Marisa menjelaskan bahwa hukum dalam organisasi berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sistem perlindungan bagi aset dan kegiatan dakwah Muhammadiyah.<\/p>\n
\u201cHukum harus menjadi instrumen pencegahan, bukan sekadar penyelesaian masalah,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Ia menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang selaras dengan prinsip good governance dan fiqih tata kelola Muhammadiyah, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, pengawasan, keadilan, serta rekrutmen yang sehat.<\/p>\n
\u201cKetika hukum dikesampingkan, akan muncul potensi masalah, baik di bidang perdata, pidana, aset, pajak, maupun ketenagakerjaan. Semua harus diantisipasi dengan tata kelola yang tertib,\u201d jelasnya di hadapan peserta.<\/p>\n
Marisa juga menyoroti posisi Muhammadiyah sebagai badan hukum perkumpulan yang diakui pemerintah sejak masa Hindia Belanda melalui Besluit No. 81 Tahun 1914. Status hukum ini harus dipahami oleh semua pengelola AUM, agar setiap kegiatan dan aset dapat dipertanggungjawabkan sesuai hierarki peraturan organisasi, dari Anggaran Dasar hingga peraturan amal usaha.<\/p>\n
Menginjak sesi kedua, Andria Luhur Prakoso menekankan pentingnya dokumentasi hukum yang lengkap dan sah dalam setiap aktivitas organisasi. Setiap perbuatan hukum harus tertulis dan terdokumentasi. Hal tersebut bukan soal administratif semata, tapi soal tanggung jawab hukum.<\/p>\n
Menurutnya, salah satu sumber konflik dalam AUM sering muncul karena ketidakjelasan status aset, apakah termasuk wakaf, hibah, atau milik persyarikatan.<\/p>\n
\u201cKita harus mampu membedakan status aset dan mengelolanya secara legal. Aset wakaf tidak boleh diperjualbelikan, sementara aset milik persyarikatan harus atas nama badan hukum Muhammadiyah, bukan individu,\u201d jelas Andria.<\/p>\n
Ia juga menambahkan bahwa administrasi korporat yang baik mencakup kepatuhan terhadap rapat tahunan, pencatatan keputusan, dan pelaporan keuangan yang transparan.<\/p>\n
Menutup kegiatan, H. Sodiqhul Amin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah aktif berpartisipasi. Ia berharap hasil diklat ini tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam praktik di lapangan.<\/p>\n
\u201cTata kelola yang baik adalah bagian dari dakwah. Dengan memahami hukum, kita bukan hanya menjaga aset, tetapi juga menjaga marwah persyarikatan Muhammadiyah,\u201d tutupnya. (Yusuf\/Humas)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sukoharjo menggelar kegiatan Diklat \u201cPilar Hukum Keorganisasian & Tata Kelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM),\u201d pada Sabtu (18\/10) di Aula SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 102 peserta yang terdiri dari pengurus PCM, PRM Muhammadiyah\/Aisyiyah, serta pengelola AUM se-Kecamatan Sukoharjo. Ketua PCM […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":30472,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[176,11],"class_list":["post-30470","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-fhip","tag-terkini","entry","has-media"],"yoast_head":"\n