{"id":30661,"date":"2025-10-21T20:21:57","date_gmt":"2025-10-21T13:21:57","guid":{"rendered":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/?p=30661"},"modified":"2025-10-21T20:22:07","modified_gmt":"2025-10-21T13:22:07","slug":"kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/","title":{"rendered":"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional"},"content":{"rendered":"
ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta\u2013Bandung kembali mencuat setelah Kementerian Keuangan menolak permintaan pembayaran utang proyek tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan soal tata kelola investasi negara dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<\/p>\n
Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., menilai langkah Kementerian Keuangan tersebut sudah tepat dari sisi fiskal. Namun ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis proyek strategis nasional agar tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.<\/p>\nGuru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si.,<\/figcaption><\/figure>\n
\u201cSejak awal, proyek kereta cepat sebenarnya tidak layak secara business to business. Harga tiketnya mahal, sementara beban hutangnya besar. Akibatnya, sulit menutup biaya dan justru berpotensi menambah tekanan pada fiskal negara,\u201d ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS, Selasa (21\/10).<\/p>\n
Menurutnya, pembangunan infrastruktur publik memang tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi tetap harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. \u201cKalau subsidi diberikan untuk transportasi massal yang digunakan masyarakat menengah ke bawah, itu logis. Tapi jika proyek besar justru lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas, perlu dikaji ulang arah kebijakannya,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Anton menilai, sejumlah proyek infrastruktur yang digarap pemerintah lebih menonjolkan aspek politis ketimbang manfaat sosial. \u201cBanyak proyek berbiaya tinggi yang lebih pantas disebut proyek mercusuar, karena tidak memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat bawah,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Meski begitu, ia menilai keputusan Menteri Keuangan untuk menolak pembayaran utang proyek kereta cepat bukanlah langkah keliru. Menurutnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kapasitas finansial untuk menanggung beban tersebut. \u201cKemenkeu sudah tepat. Ketika pemerintah memindahkan pengelolaan aset-aset BUMN kepada superholding Danantara, ya berarti utang kereta cepat dibayar menggunakan dividen BUMN,\u201d terangnya.<\/p>\n
Lebih jauh, Anton mengingatkan agar pemerintah membedakan dengan tegas antara proyek infrastruktur publik yang membutuhkan subsidi dan proyek privat yang seharusnya mengikuti mekanisme pasar. \u201cKalau TransJogja atau TransJakarta disubsidi, itu wajar. Tapi proyek seperti kereta cepat ini menyasar kelompok menengah ke atas. Jadi orientasinya harus jelas,\u201d tegasnya.<\/p>\nAssoc. Prof. Zilhardi Idris, Ir., MT., DR., akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)<\/figcaption><\/figure>\n
Senada, Assoc. Prof. Zilhardi Idris, Ir., M.T., D.R., dosen Teknik Sipil UMS, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terpusat di Pulau Jawa. \u201cIndonesia ini bukan hanya Jawa. Kalau infrastruktur terus dibangun di satu pulau, yang terjadi bukan kemajuan, tapi ketimpangan,\u201d ujarnya tegas.<\/p>\n
Zilhardi mengungkap, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Indonesia masih rendah sekitar 250 meter per kilometer persegi. \u201cBayangkan, ada wilayah yang bahkan belum memiliki seperempat kilometer jalan di tiap 1 km\u00b2. Artinya, pembangunan belum menjangkau banyak daerah,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia juga menilai lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah seperti Bappenas, BPS, DPR, Kementerian PUPR, dan Kemenhub menjadi penyebab tidak efektifnya perencanaan pembangunan. \u201cKalau Bappenas diam, DPR pasif, dan data BPS tidak akurat, perencanaan nasional kehilangan nalar,\u201d kata Zilhardi.<\/p>\n
Keduanya sepakat bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi prinsip keadilan dan tata kelola yang bersih. Prof. Anton menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi rakyat. \u201cKalau UMKM bangkit, ekonomi rakyat ikut bergerak,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Zilhardi menutup dengan pesan moral bagi para pembuat kebijakan. \u201cKebijakan publik bukan eksperimen politik, tapi amanah rakyat. Siapa pun yang memaksakan kebijakan yang tidak bijak harus bertanggung jawab,\u201d tegasnya. (Al\/Humas)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta\u2013Bandung kembali mencuat setelah Kementerian Keuangan menolak permintaan pembayaran utang proyek tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan soal tata kelola investasi negara dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., menilai langkah Kementerian Keuangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":30664,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,287],"tags":[279,9,11],"class_list":["post-30661","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-kata-pakar","tag-kata-pakar","tag-opini","tag-terkini","entry","has-media"],"yoast_head":"\n
Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional - Berita UMS<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional - Berita UMS\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta\u2013Bandung kembali mencuat setelah Kementerian Keuangan menolak permintaan pembayaran utang proyek tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan soal tata kelola investasi negara dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., menilai langkah Kementerian Keuangan […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Berita UMS\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-10-21T13:21:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-21T13:22:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas UMS\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas UMS\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas UMS\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7\"},\"headline\":\"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional\",\"datePublished\":\"2025-10-21T13:21:57+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-21T13:22:07+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/\"},\"wordCount\":553,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg\",\"keywords\":[\"Kata Pakar\",\"Opini\",\"Terkini\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Kata Pakar\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/\",\"name\":\"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional - Berita UMS\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg\",\"datePublished\":\"2025-10-21T13:21:57+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-21T13:22:07+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/10\\\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg\",\"width\":1920,\"height\":1080,\"caption\":\"Ilustrasi Kereta Cepat (sumber: canva)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/berita\\\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\",\"name\":\"Berita UMS\",\"description\":\"Mencerahkan Unggul Mendunia\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#organization\",\"name\":\"Berita UMS\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2021\\\/08\\\/logo-news-ums-v2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2021\\\/08\\\/logo-news-ums-v2.jpg\",\"width\":1920,\"height\":1080,\"caption\":\"Berita UMS\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/umsofficialid\\\/?locale=id_ID\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7\",\"name\":\"Humas UMS\",\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/news.ums.ac.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/news.ums.ac.id\\\/id\\\/author\\\/adn466\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional - Berita UMS","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional - Berita UMS","og_description":"ums.ac.id, SURAKARTA \u2013 Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta\u2013Bandung kembali mencuat setelah Kementerian Keuangan menolak permintaan pembayaran utang proyek tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan soal tata kelola investasi negara dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., menilai langkah Kementerian Keuangan […]","og_url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/","og_site_name":"Berita UMS","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID","article_published_time":"2025-10-21T13:21:57+00:00","article_modified_time":"2025-10-21T13:22:07+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas UMS","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas UMS","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/"},"author":{"name":"Humas UMS","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/person\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7"},"headline":"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional","datePublished":"2025-10-21T13:21:57+00:00","dateModified":"2025-10-21T13:22:07+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/"},"wordCount":553,"publisher":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg","keywords":["Kata Pakar","Opini","Terkini"],"articleSection":["Berita","Kata Pakar"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/","name":"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional - Berita UMS","isPartOf":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg","datePublished":"2025-10-21T13:21:57+00:00","dateModified":"2025-10-21T13:22:07+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#primaryimage","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg","contentUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-3.jpeg","width":1920,"height":1080,"caption":"Ilustrasi Kereta Cepat (sumber: canva)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/berita\/kebijakan-publik-harus-bijak-dan-bertanggung-jawab-pakar-ums-kritisi-arah-pembangunan-nasional\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kebijakan Publik Harus Bijak dan Bertanggung Jawab: Pakar UMS Kritisi Arah Pembangunan Nasional"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#website","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/","name":"Berita UMS","description":"Mencerahkan Unggul Mendunia","publisher":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#organization","name":"Berita UMS","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/08\/logo-news-ums-v2.jpg","contentUrl":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/08\/logo-news-ums-v2.jpg","width":1920,"height":1080,"caption":"Berita UMS"},"image":{"@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/umsofficialid\/?locale=id_ID"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/#\/schema\/person\/685558eb10f5715113bc9a1fccfd82c7","name":"Humas UMS","sameAs":["http:\/\/news.ums.ac.id"],"url":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/author\/adn466\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30661"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30661\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30667,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30661\/revisions\/30667"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30664"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Guru](\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional-2.jpeg\")
![\"Assoc.](\"https:\/\/news.ums.ac.id\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/FotoNewsUMS.zip-Kebijakan-Publik-Harus-Bijak-dan-Bertanggung-Jawab_-Pakar-UMS-Kritisi-Arah-Pembangunan-Nasional.jpeg\")