RADARSOLO.COM-Tingkat inflasi Kota Bengawan tercatat melampaui angka nasional. Seperti di 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi Kota Solo sebesar 3,2 persen.
Atau melebihi inflasi nasional dan Jawa Tengah yang berangka 2,61 dan 2,89 persen.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo pun bertindak dengan berbagai program untuk menekan inflasi.
Salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah ataupun operasi pasar yang digelar di setiap kelurahan.
Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai, GPM cukup efektif mengendalikan harga.
Meski tidak menurunkan secara signifikan, namun mampu menekan harga agar tak terus melonjak.
“Pasar murah untuk mengendalikan harga saya kira tetap perlu dilakukan, karena minimal dengan adanya pasar murah bisa memberi warning atau spekulasi ke masyarakat terkait harga,” terang Anton.
Menurut Anton, penyebab tingginya inflasi dikarenakan supply kebutuhan masyarakat di Solo, yang mayoritas dari luar kota.
“Wajar, karena Solo adalah perkotaan yang tidak menghasilkan komoditas pangan,” imbuhnya.
Di samping itu, permintaan masyarakat juga tinggi, sehingga pemenuhan kebutuhan bisa jadi terbatas.
“Kalau dilihat dari pola indeks harga konsumen yang sebesar 118,52 di tahun lalu. Memang harga yang naik itu komoditas-komoditas sumbangan sehingga kontribusinya pada inflasi itu tinggi,” papar Anton.
Sebut saja, komoditas beras, cabai merah, bawang, telur, hingga daging-dagingan yang kerap mengerek angka inflasi akhir-akhir ini.
Bahan pangan tercatat sering menjadi komoditas inflasi, sebab industri kuliner juga terkenal di Solo. Sehingga memberi dampak atau multiplier efek ke masyarakat.
“Sebenarnya bukan hanya pangan. Sektor transportasi saya kira juga perlu untuk diintervensi TPID tarifnya. Mengingat harga BBM ini fluktuatif naik turun, sehingga perlu diperhatikan pemerintah setempat,” ujar Anton.
Lebih lanjut, Anton menuturkan, bukan hanya operasi pasar, pemerintah juga harus melakukan pengawasan di pasar tradisional.
Mengingat pasar sering menjadi pusat penentu harga. Mengingat para pedagang menguasai banyak suplai komoditas, sehingga mampu mengendalikan harga-harga di pasar tradisional lainnya.
“Jadi oligopolis, mereka pedagang-pedagang besar yang punya kemampuan untuk mengendalikan harga. Dan itu yang saya kira perlu didekati oleh pemkot, agar pedagang mencari untung tidak terlalu besar, yang rawan menyumbang inflasi,” jelas Anton.
“Karena sisi buruknya inflasi itu bisa menggerogoti pertumbuhan ekonomi kita. Serta rentan mengurangi nilai real pendapatan masyarakat,” sambungnya. (ul/nik)
