SUKOHARJO, suaramerdeka-solo.com – Ribuan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar aksi damai mengutuk agresi Israel ke Palestina, Selasa (7/5/2024).
Pada aksi di depan Gedung Induk Siti Walidah UMSitu, Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif menyampaikan sikap Aksi Bela Palestina dan mengutuk Israel sesuai arahan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA). Aksi itu dilakukan serentak 172 PTMA se-Indonesia.
Sofyan Anif mengungkapkan, sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, agresi militer Israel terhadap warga Palestina merupakan serangan yang paling keji, biadab dan brutal dalam sejarah konflik tersebut.
Korban terbunuh mencapai hampir 35.000 orang dan terluka mencapai 77.867 orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Saat ini, sebagian besar jalur Gaza telah menjadi puing-puing. Pasokan makanan dan bantuan kemanusian ke Palestina dibatasi secara ketat oleh tentara Israel, sehingga kelaparan menjadi pemandangan yang sangat memilukan.
Menyikapi hal tersebut, Forum Rektor PTMA mengutuk keras agresi Israel, penangkapan massal terhadap warga sipil Palestina, perusakan berbagai fasilitas umum utamanya fasilitas kesehatan, serta blokade bantuan kemanusiaan.
Forum Rektor PTMA juga mengecam sikap Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman dan negara-negara, serta pihak-pihak yang terus memberi dukungan terhadap Israel dalam agresinya.
Desakan lainnya yakni meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan gencatan senjata Israel dan Palestina.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Rektor mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) mengadili Benjamin Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genosida warga Palestina.
Sikap keras lain juga disampaikan dalam aksi damai tersebut. Yakni mengecam Organisasi Kerja Sama Islam, Rabithah Alam Islami dan negara-negara Arab yang bersikap lemah dan cenderung membiarkan Israel leluasa melakukan penyerangan, hanya untuk kepentingan negeri mereka sendiri.
Forum Rektor juga meminta Pemerintah Indonesia agar tidak berpikir sedikit pun, apalagi melakukan langkah-langkah politik untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara agresor dan pelaku genosida Israel.**
