ums.ac.id, SURAKARTA – Dalam Dialog Terbuka Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi salah satu pertanyaan dari panelis, di Bidang Pendidikan, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Rektor UMS Prof., Dr., Sofyan Anif., M.Si., mempertanyakan tiga poin. Poin pertama, rata-rata jumlah warga memiliki pendidikan yang rendah di Indonesia, poin kedua tentang kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, dan terakhir menhenai kebijakan Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum (PTNBH) yang berdampak terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik milik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam Dialog Terbuka yang diselenggarakan di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Anies Baswedan menanggapi poin pertama terkait jumlah warga Indonesia yang berpendidikan rendah dengan cara mengembalikan yang putus sekolah kembali ke sistem sekolah. Cara tersebut dilakukan dengan mengintensifkan kesetaraan sekolah mulai dari Paket A sampai Paket C dan memberikan insentif kepada para pengajar.
“Dalam memberantas angka warga Indonesia yang masih berpendidikan rendah, dengan cara kejar paket,” ungkap Capres nomor urut 1 itu, Rabu (22/11).
Kemudian, poin kedua terkait kebijakan PPPK guru, negara harus menghargai mereka yang berkiprah dalam lembaga pendidikan milik swasta.
“Mengabdi di Indonesia tidak harus menjadi pegawai negeri, sehingga guru swasta itu juga berkontribusi atas kemajuan pendidikan. Apalagi sekolah swasta di Muhammadiyah dan NU ini sudah mencerdaskan bangsa bahkan sejak negara Republik Indonesia belum berdiri,” tegas Anies Baswedan.
Maka dari itu, lanjutnya, sekolah sampai perguruan tinggi swasta harus bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa sekolah swasta, negara tidak bisa mewadahi banyaknya anak-anak Indonesia. Anies akan mempersilakan kepada sekolah swasta, agar tanah negara dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta untuk mendidik generasi penerus bangsa.
“Sehingga negara hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan fiskal, tetapi harus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta di Indonesia,” ujar Anies.
Pada akhir sesi, di hadapan ribuan peserta baik dari warga Persyarikatan Muhammadiyah, mahasiswa, maupun masyarakat umum, Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan kenang-kenangan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof., Dr., Haedar Nashir, M.Si., berupa Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah. (Fika/Humas)
