ums.ac.id, SURAKARTA – Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar, pemerintah Indonesia kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Salah satu langkah yang kini disorot adalah kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa melalui EU–CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), yang diharapkan memperluas akses ekspor-impor serta investasi. Namun, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., menilai langkah tersebut perlu diimbangi dengan strategi yang lebih realistis dan berpihak pada penguatan pasar domestik.
Menurut Prof. Anton, kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih relatif kecil, bahkan di bawah sepuluh persen. Karena itu, ia menilai penguatan pasar dalam negeri justru lebih strategis dan berkelanjutan. “Pasar domestik kita besar, ratusan juta jiwa. Hanya saja sering dikritik karena daya belinya belum kuat. Itulah kenapa stimulus ekonomi seharusnya menyasar kelompok rentan dan UMKM agar daya beli tumbuh,” ujar Prof. Anton saat diwawancarai di kampus UMS, Minggu (19/10).
Pemerintah, lanjutnya, memang telah meluncurkan sejumlah stimulus seperti pencairan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun melalui bank-bank BUMN, bantuan langsung tunai, hingga subsidi upah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada pergerakan pasar dan kemampuan sektor riil menyerap kredit usaha. “Stimulus seperti ini tidak bisa dilakukan Kementerian Keuangan sendirian. Dunia usaha perlu melihat dulu apakah pasarnya bergerak. Kalau permintaan barang dan jasa masih lemah, pengusaha belum tentu berani ekspansi,” jelasnya.
Prof. Anton menilai, pemberdayaan UMKM merupakan titik pertumbuhan ekonomi yang paling potensial untuk menggerakkan ekonomi nasional. Melalui pemberian akses kredit usaha rakyat, hibah, dan pelatihan produktivitas, UMKM bisa menjadi katalis ekonomi rakyat. “Kalau UMKM bergerak, aktivitas ekonomi meningkat, daya beli naik, dan target pertumbuhan lima persen itu akan lebih realistis tercapai,” katanya.
Menyoroti kerjasama EU–CEPA, Prof. Anton menyebut kebijakan itu tetap penting sebagai bagian dari diplomasi ekonomi global. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap jebakan ekspor bahan mentah yang justru menguntungkan industri Eropa. “Kita sering ekspor komoditas primer dari Kalimantan atau Sulawesi dalam bentuk mentah, lalu mereka yang mengolah. Kalau itu dibiarkan, kita hanya jadi penyedia bahan baku dan mudah dimainkan oleh harga global,” ujarnya.
Ia menegaskan, orientasi ekspor sebaiknya didorong pada produk setengah jadi atau barang olahan hasil smelter yang memiliki nilai tambah dan harga stabil. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga komoditas dunia. “Sabar dulu. Jangan buru-buru kejar ekspor. Pastikan produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, baru sisanya bisa diekspor,” tambahnya.
Prof. Anton juga menilai kebijakan ekonomi nasional saat ini mulai bergerak ke arah yang benar, terutama dengan langkah penempatan dana pemerintah di perbankan dan penurunan suku bunga kredit. Namun, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian agar stimulus fiskal selaras dengan kebijakan moneter dan sektor riil. “Menteri Keuangan tidak bisa sendirian. Ada Bank Indonesia dan kementerian sektoral yang juga harus bergerak serempak,” tuturnya.
Menurutnya, jika tata kelola kelembagaan ekonomi diperbaiki dan sektor UMKM diberi ruang tumbuh, Indonesia tak perlu terlalu bergantung pada pasar luar negeri. “Kuncinya ada di domestik. Kita punya pasar besar, tenaga kerja produktif, dan sumber daya alam melimpah. Kalau itu bisa dikelola dengan benar, Indonesia bisa tumbuh stabil tanpa harus tergantung pada ekspor mentah,” ujar Ekonom UMS itu dengan optimistis. (Al/Humas)
