ums.ac.id, SURAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali terjadi. Fenomena ini terus berulang dari tahun ke tahun, terutama musim kemarau.
Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si., menyebut kejadian ini sangat memalukan bagi Indonesia. Sebab hutan di Indonesia telah dikenal sebagai paru-paru dunia dengan Pulau Kalimantan yang terbesar.
Ia mengingat kembali bagaimana pembalakan hutan di Kalimantan dilakukan untuk dijadikan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya tata kelola yang dilakukan masih serampangan karena telah memanfaatkan sumber daya tetapi tidak dikendalikan dengan baik.
Ia menimbang apabila tata kelola hutan dilakukan secara baik, seperti misal dilakukan peremajaan hutan, maka karhutla secara berulang akan terhindarkan. Menurutnya, peremajaan menjadi kata kunci karena masyarakat memang membutuhkan kayu, tetapi kemudian menumbuhkan pohon baru.
Sayangnya eksploitasi hutan dilakukan dengan cara yang paling murah dan mudah, yaitu dibakar. “Tapi faktanya, yang remaja (diremajakan) pun juga ikut terbakar akhirnya, karena tadi, karena eksploitasi hutan yang paling mudah, paling murah adalah dibakar,” ujar Kuswaji, Sabtu (22/8/2026).
Pada tahun 1998 saat Kuswaji lulus dari Geografi UGM, ia menjadi bagian dari tim survei dari bantuan Bank Dunia yaitu Land Resources Evaluation Project, Proyek Evaluasi Sumber Daya Lahan di Indonesia. Di Sumatera Utara, ia melihat sebuah eksploitasi hutan dilakukan dengan cara yang paling murah adalah dibakar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2014 juga menyebut bahwa 99% hutan itu sengaja dibakar, bukan karena kebakaran. Memang ketika dikaitkan secara logis, kebakaran di Kalimantan akan disebut-sebut dengan penyebab faktor alam seperti tanah gambut, kemarau, dan kaya akan batu bara. Tetapi data-data sebelumnya menyebut bahwa yang terjadi adalah hutan sengaja dibakar.
“Lahan yang kering tidak akan terbakar tanpa adanya sumber penyalaan. Jangan sampai kita menyalahkan kemarau setiap kali karhutla terjadi. Kemarau adalah faktor alam. Kebakaran yang meluas adalah persoalan tata kelola,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga masih fokus pada pemadaman, bukan pada pencegahan. Padahal kebakaran hutan telah berulang dari tahun ke tahun. Ketika diminta untuk memberikan penilaian atas sistem pencegahan yang dilakukan oleh Indonesia, dari skala 0-10, Kuswaji memberikan angka 3.
“3 lah ya karena usaha sudah ada, tapi masih sifatnya sama dengan peristiwa kebencanaan yang lain. Kita itu masih kegawatdaruratan. Artinya kalau sudah terjadi baru kemudian ada aksi penanganan. Bencana apa pun lah. Sementara kan harusnya ada mitigasi, ada pencegahan,” jelas Kuswaji.
Karena itu, menurut Kuswaji pencegahan karhutla tidak cukup dengan menunggu datangnya hujan. Pencegahan harus dimulai jauh sebelum api muncul, yakni dengan memastikan bahwa ekosistem yang rentan tetap memiliki kondisi kelembapan yang memadai. Langkah pembasahan gambut, pengaturan tata air, pemeliharaan sekat kanal, dan berbagai upaya menjaga kelembapan lahan menjadi sangat penting untuk mencegah kebakaran hutan.
Selain itu, menurutnya, data titik panas atau hotspot seharusnya bukan lagi semata-mata ketersediaan data, tetapi kemampuan mengubah data menjadi tindakan pencegahan di tingkat tapak. Dengan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG), peta titik api akan menjadi peta prioritas pencegahan karhutla.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi penting dalam aspek pencegahan karhutla. Masyarakat bukan lagi sekadar objek yang harus diberi larangan. Mereka harus ditempatkan sebagai aktor utama pencegahan karhutla.
“Warga lokal sangat paham. Mereka orang-orang yang arif. Orang kita itu di mana pun ketika belum bersentuhan dengan ketidakadilan, mereka tertib,” ujar Kuswaji.
Ia berharap agar para pejabat dan pemegang kuasa dapat menjadi teladan yang baik agar masyarakat dapat mengikuti contoh baiknya. Sebab jika pemimpin (paternalistik) tidak menjadi teladan, maka masyarakat juga akan akan mengikutinya.
“Akhiri semua ketidakjujuran kita dalam banyak hal. Kata kuncinya adalah kejujuran. Kalau kita jujur pada diri sendiri, jujur pada pemerintah, jujur akan kesalahan, dan mari kita perbaiki semuanya ini di dalam kita berdemokrasi, di dalam kita mengelola sumber daya lahan yang amat sangat kaya ini,” pesan Kuswaji. (Maysali/Humas)
