ums.ac.id, SURAKARTA – Fenomena Not in Education, Employment, or Training (NEET) semakin meningkat di kalangan Generasi Z (Gen Z) di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 20,31% Gen Z berstatus NEET, yang berarti mereka tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan.
Mayoritas kelompok NEET berasal dari usia 14-25 tahun, dengan angka yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketimpangan akses pendidikan, ketidakpastian dunia kerja, dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja modern menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah NEET di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Guru Besar Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Sri Lestari, S.Psi., M.Si., Psikolog., menilai bahwa Gen Z sebenarnya memiliki karakter yang kreatif dan berpikiran maju. Namun, mereka lebih menyukai pekerjaan fleksibel tanpa keterikatan waktu kerja.
“Gen Z ingin bekerja dengan bebas, dari mana saja, kapan saja, dan tetap mendapatkan penghasilan yang layak. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya, Senin (24/2).
Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar bisa bersaing di pasar global.
Dari sudut pandang psikologi, Gen Z yang masuk dalam kategori NEET cenderung mengalami hambatan dalam fungsi eksekutif otak, yaitu kemampuan mengelola tujuan, merencanakan langkah-langkah, serta mengatasi tantangan emosional selama proses mencapai tujuan.
“Fungsi eksekutif ini bisa dikembangkan melalui pola asuh yang baik sejak kecil. Keluarga berperan penting dalam membentuk kebiasaan positif, seperti mengajarkan kemandirian dan budaya membaca,” jelasnya.
Sri Lestari juga menyoroti risiko sosial dan ekonomi bagi generasi muda yang terjebak dalam status NEET, seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan, keterbatasan akses pendidikan, dan marginalisasi sosial.
“Pasar kerja modern menuntut penguasaan teknologi informasi dan soft skills, sementara banyak NEET masih berjuang untuk sekedar bertahan hidup sehari-hari,” katanya.
Menurutnya, salah satu solusi untuk keluar dari status NEET adalah dengan membangun keterampilan 4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, and Communication).
“Sekolah dan dunia kerja perlu lebih fokus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerja sama, dan komunikasi agar generasi muda lebih siap menghadapi tantangan global,” pungkasnya.
Sedangkan apabila dilihat dari aspek Ekonomi, Guru Besar Ilmu Manajemen UMS, Prof. M. Farid Wajdi, S.E., M. Ph.D., menyebut fenomena ini sudah mulai terlihat sejak beberapa dekade terakhir. Ia menilai sistem pendidikan di Indonesia masih memanjakan siswa tanpa menanamkan mental dan keterampilan kerja yang cukup.
“Anak didik menjadi kurang tangguh dan tidak siap menghadapi dunia kerja. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, dunia pendidikan perlu beradaptasi agar tidak semakin tertinggal,” ujarnya, yang juga sebagai Direktur Pascasarjana UMS.
Menurut Farid, fenomena NEET berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia menyoroti potensi meningkatnya jumlah Sumber Beban Manusia (SBM) jika anak muda tidak memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.
“Human capital dibentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Jika 20% anak muda Indonesia tidak memiliki itu, maka daya saing SDM kita semakin lemah,” katanya.
Farid mengungkapkan ada dua faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka NEET di Indonesia. Pertama, sistem pendidikan yang belum membekali siswa dengan employability skills, yaitu kemampuan untuk bekerja atau berwirausaha. Kedua, dunia industri tidak berkembang optimal, banyak perusahaan besar memilih relokasi ke negara lain seperti Vietnam.
Ia menambahkan bahwa ketidakpastian hukum dan kebijakan di Indonesia juga menghambat pertumbuhan industri. Sektor pertanian menjadi contoh di mana ketidakpastian harga panen membuat masyarakat enggan berinvestasi.
Untuk menekan angka NEET, pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Menurut Farid, salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan reskilling dan upskilling bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Reskilling bertujuan memberikan keterampilan baru yang relevan dengan dunia kerja, sedangkan upskilling meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki.
Dari sisi pendidikan, konsep project-based learning dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa. Namun, ia menekankan bahwa dunia pendidikan harus terhubung dengan dunia industri agar lulusan memiliki pengalaman yang lebih aplikatif.
“Pemerintah harus menjadi fasilitator dalam menciptakan keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri. Dengan begitu, dunia usaha dan industri, terutama yang padat karya, bisa berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Farid juga menyoroti peran UMS dalam membekali mahasiswa dengan pengalaman dan jaringan kerja. Di UMS, mahasiswa tidak hanya mendapat gelar, tetapi juga pengalaman dan koneksi.
“Dengan lebih dari 30.000 mahasiswa dari berbagai daerah, interaksi di kampus bisa menciptakan peluang bisnis dan sosial entrepreneurship,” paparnya.
Ia mencontohkan bahwa social entrepreneurship dapat menjadi solusi bagi mahasiswa untuk berwirausaha sejak dini. “Awalnya hanya bernilai sosial, tapi karena dibutuhkan banyak orang, akhirnya bisa berkembang menjadi bisnis,” pungkasnya. (Yusuf/Humas)
