ums.ac.id, SURAKARTA – Indonesia berada dalam bayang-bayang ancaman bencana besar, mulai dari gempa megathrust hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan siklon tropis. Kondisi ini berdasarkan letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia dan berada tepat di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang membuat potensi bencana tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat ditekan melalui mitigasi bencana yang konsisten dan berkelanjutan.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Annisa Trisnia Sasmi, S.Si., M.T, menjelaskan bahwa megathrust merupakan zona subduksi antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang membentang panjang di selatan Indonesia. Zona ini menyimpan energi besar akibat pergerakan lempeng yang terus berlangsung, meskipun pergerakannya sekitar 70 mm per tahun.
“Pergerakan lempeng ini kecil tetapi terjadi terus-menerus. Energi yang tersimpan lama-kelamaan akan dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Karena itu, masyarakat yang hidup di sekitar jalur megathrust harus siap hidup berdampingan dengan gempa,” ujarnya, Kamis (18/12).
Gempa megathrust umumnya memiliki magnitudo besar dan berpusat di laut. Jika terjadi pada kedalaman yang relatif dangkal hingga menengah, gempa jenis ini berpotensi memicu tsunami, sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh pada (2004) dan Pangandaran (2006). Namun hingga kini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan gempa besar akan terjadi.
“Gempa itu seperti kematian. Pasti terjadi, tapi kita tidak pernah tahu kapan. Daripada hidup dalam ketakutan, yang paling rasional adalah mempersiapkan diri,” tegas Annisa.
Selain ancaman geologi, Indonesia juga menghadapi risiko tinggi bencana hidrometeorologi. Sebagai negara tropis dan maritim, Indonesia memiliki curah hujan tinggi yang dipengaruhi angin muson, fenomena Intertropical Convergence Zone (ITCZ), serta dinamika atmosfer di wilayah ekuator. Kondisi ini kerap memicu hujan ekstrem, banjir, longsor, hingga angin kencang, terutama pada akhir dan awal tahun.
Ia menjelaskan bahwa bibit siklon tropis, meskipun belum menjadi siklon penuh, tetap harus diwaspadai. Bibit siklon dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan fluktuasi muka air laut akibat perbedaan tekanan udara, suhu, serta meningkatnya suhu permukaan laut.
“Bibit siklon ini harus diwaspadai. Kita memang belum bisa memastikan kapan berkembang menjadi siklon, tapi tanda-tandanya bisa dikenali dari dinamika atmosfer dan parameter cuaca,” katanya.
Dari sisi risiko, ancaman bencana di Indonesia diperparah oleh faktor kerentanan. Kepadatan penduduk yang tinggi, penataan ruang yang belum optimal, serta persoalan ekologi dan aktivitas industri yang kurang terkendali membuat dampak bencana sering kali lebih besar.
“Ancaman alamnya tinggi, tapi kerentanan manusianya juga tinggi. Kalau ancamannya besar dan adaptasi manusianya rendah, maka dampaknya pasti signifikan,” jelasnya.
Dalam konteks penanggulangan bencana, ia menegaskan peran strategis lembaga-lembaga negara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berfungsi sebagai koordinator utama penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana di daerah. Selain itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bertugas memantau perubahan cuaca, informasi terkait aktivitas kegempaan dan tsunami, serta menginfokan potensi bahaya melalui Early Warning System (EWS). Sementara itu lembaga riset seperti BRIN menyediakan basis data dan kajian ilmiah untuk pengambilan kebijakan.
Ia menekankan bahwa mitigasi bencana harus dilakukan secara berulang dan berkelanjutan melalui tiga tahap utama: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Fokus pra-bencana meliputi penguatan kapasitas masyarakat, edukasi, simulasi evakuasi, pemetaan kawasan rawan, serta penataan ruang berbasis risiko.
“Mitigasi tidak bisa sekali jalan. Setelah bencana selesai, kita harus kembali ke tahap awal, memperbaiki, mengevaluasi, dan memperkuat kesiapsiagaan. Ini siklus seumur hidup, karena kita hidup berdampingan dengan potensi bencana,” pungkasnya. (Al/Humas)
