ums.ac.id, SURAKARTA – Kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi sudah banyak diperkirakan sejak akhir tahun 2024. Hal ini didasarkan pada terjadinya deflasi di tahun 2024, yang diklaim oleh pemerintah sebagai keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga. Akan tetapi, deflasi yang terjadi bukan merupakan sinyal baik, melainkan adanya penurunan daya beli masyarakat.
Guru Besar Bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa penurunan daya beli ini juga terlihat pada awal tahun 2025. Penyebab utama penurunan daya beli masyarakat adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Di Indonesia, khususnya di industri-industri besar manufaktur di sektor formal, hingga Februari 2025, tercatat sekitar 14.000 tenaga kerja dari sektor formal kehilangan pekerjaan.
“Itu yang disinyalir menyebabkan kekhawatiran adanya kelesuan perekonomian selama lebaran,” tutur Anton, Minggu (30/3).
Namun menurutnya masih perlu menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik untuk triwulan pertama 2025.
Jika melihat dari sisi penjualan sektor otomotif pada awal bulan Ramadan, justru terjadi peningkatan sekitar 12%. Data ini mencakup penjualan sepeda motor dan mobil, sebagaimana dilaporkan oleh asosiasi terkait.
Anton mempertanyakan kondisi ini apakah hanya gejala sementara karena masyarakat bersiap menghadapi lebaran, atau sebenarnya kondisi ekonomi masyarakat mengalami transisi (mendapatkan pekerjaan baru) lebih cepat dari yang diperkirakan?. Anton menyebut berdasarkan data yang tersedia, tampaknya terdapat variasi kondisi di lapangan.
Biasanya, sektor yang akan mendapatkan perputaran uang paling banyak selama lebaran adalah transportasi, perdagangan, akomodasi dan retail. Salah satu indikator cepat untuk melihat daya beli adalah penjualan otomotif yang mengalami kenaikan yang menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Sementara itu, sektor ritel konvensional cenderung stabil, meskipun pertumbuhannya tidak signifikan.
“Tapi kalau kita lihat yang belanja online, dari sisi pengiriman barang itu juga mengalami kenaikan menjelang atau sepanjang Ramadan ini. Berarti itu indikasi penjualan ritel online itu masif atau normal paling tidak,” ujarnya.
Dari gejala-gejalanya, menurut Dekan FEB UMS itu tidak terjadi penurunan melainkan terjadi perpindahan cara pembelian yang mulanya dari retail konvensional beralih pembelian ke retail online.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Menko Perekonomian Airlangga Hartato sendiri menyatakan bahwa perputaran uang selama lebaran tidak lesu, karena adanya berbagai stimulus dari pemerintah.
Sejak awal pelantikan presiden, pemerintah telah menyiapkan tujuh stimulus yang bertujuan untuk mendorong perekonomian. Dari tujuh stimulus yang diberikan oleh pemerintah, menurut Dekan FEB UMS itu, stimulus terbagi ke dalam stimulus bersifat jangka panjang, jangka pendek, membantu kelompok menengah ke bawah, dan stimulus yang diarahkan kepada kelompok menengah “Ini yang menarik sebenarnya,” tekannya.
Stimulus yang diberikan adalah Optimalisasi Bansos yang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah. Anggaran ratusan triliun rupiah telah disiapkan untuk mempercepat pencairan bansos pada kuartal pertama 2025.
Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol sebagai stimulus yang diberikan kepada masyarakat kelas menengah dengan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 14-16% dan diskon tarif tol sekitar 20% selama periode lebaran.
“Itu stimulus bagi masyarakat kelas menengah yang tadi saya sampaikan (mereka) suffering atau mengalami masalah karena kehilangan pekerjaan,” ungkapnya. Diharapkan stimulus ini bisa membantu kelas menengah supaya pengeluaran mereka terbantu dengan adanya subsidi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk sektor pariwisata dengan stimulus paket pariwisata serta program diskon belanja yang sekaligus dapat membantu dua kelompok yaitu kelas menengah dan kelas menengah ke bawah.
Anton juga menyoroti program Stabilisasi Harga Pangan merupakan program jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan yang cenderung fluktuatif sepanjang tahun. Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan harga bahan pokok seperti cabai, telur, daging, dan bawang putih.
“Tapi dalam jangka menengah sebenarnya harus ada usaha untuk memperbaiki tata kelola perdagangan di komoditas-komoditas pangan,” kata dia karena menurut pengamatannya, banyak kartel yang bisa mempengaruhi harga dan permintaan di komoditas pangan dan itu harus segera diatasi.
Di akhir wawancara, dia menyebut Pencairan THR untuk ASN dan Pekerja Swasta menjadi faktor yang mendukung perputaran ekonomi selama Lebaran.
“Rumusnya pemerintah dari dulu dan yang paling simple untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi itu kan dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Nah konsumsi rumah tangga akan naik kalau mereka ada tambahan pendapatan. Cara yang paling gampang untuk membuat tambahan pendapatan ya dengan THR, pasti mereka akan gunakan untuk konsumsi,” tuturnya.
Secara keseluruhan, pemerintah telah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan stimulus. Namun, efektivitasnya masih perlu dilihat dari data riil di lapangan. Jika transisi pekerjaan berjalan dengan baik dan masyarakat masih memiliki daya beli, maka kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi saat lebaran bisa diminimalisir. (Maysali/Humas)
