ums.ac.id, SURAKARTA — Di tengah derasnya arus informasi dan derasnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, strategi komunikasi publik menjadi sorotan penting. Belakangan ini, komunikasi yang dinilai tidak konsisten, kurang terbuka, hingga minim partisipasi publik kerap memicu kesalahpahaman dan memperkeruh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menanggapi hal ini, akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Dian Purworini, S.I.Kom., M.Si., menegaskan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan kolaboratif, terutama dalam menghadapi dinamika opini publik di era digital.
“Media memiliki ideologinya masing-masing, dan hegemoni media adalah hal yang tak bisa diabaikan. Mengundang hanya tujuh media besar dan menganggap itu sudah mewakili seluruh suara publik—baik dari media massa maupun media sosial—tentu kurang pas,” ungkap Dian, Kamis (17/4).
Menurutnya, di era digital seperti saat ini, pola komunikasi publik harus bergerak menuju pendekatan yang lebih dialogis, ideologis, serta inklusif. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, tidak hanya melalui media arus utama, namun juga platform digital yang kini lebih banyak diakses masyarakat, terutama generasi muda.
Dian juga menyoroti bagaimana pemerintah merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, penggunaan humor atau pernyataan tidak formal dalam menanggapi kritik atau keresahan publik, seperti pada isu “Indonesia gelap” atau lontaran “Ndasmu”, berisiko menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak memahami keresahan masyarakat.
“Boleh saja memberi nuansa humor agar tidak terlihat krisis, tapi masyarakat tetap butuh informasi yang utuh, jelas, dan akurat. Bila respons hanya bersifat guyon, masyarakat bisa merasa tidak didengarkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pesan dari pemerintah, apalagi dalam kondisi krisis atau isu penting. Narasi dari presiden, menteri, hingga lembaga terkait seharusnya seragam dan terintegrasi, agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
“Yang jadi masalah, terkadang suara dari Presiden dan menteri tidak selaras. Harus ada satu narasi resmi yang menjadi acuan masyarakat,” jelas Dosen Ilmu Komunikasi UMS tersebut.
Dalam hal pemanfaatan media sosial, Dian menilai pemerintah belum cukup optimal. Padahal, menurutnya, media sosial kini menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat meskipun kredibilitas masih perlu dipertanyakan. Sayangnya, kanal resmi pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi secara strategis untuk menjadi rujukan informasi bagi masyarakat.
“Komunikasi publik pemerintah masih reaktif, belum proaktif. Padahal, strategi komunikasi yang baik harus mampu mengantisipasi isu, bukan sekadar merespons ketika sudah viral,” lanjutnya.
Akademisi yang juga meneliti bidang komunikasi krisis dan informatika sosial tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam komunikasi publik menjadi kunci membangun kepercayaan atau trust. Pemerintah tidak cukup hanya transparan, tetapi juga harus mampu menyerap opini publik sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Trust terbentuk bukan hanya dari transparansi, tapi juga dari kemampuan pemerintah mendengarkan dan memfasilitasi suara publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran akademisi juga penting dalam merumuskan narasi komunikasi publik yang tepat. Melalui riset-riset sosial dan analisis sentimen publik, akademisi dapat memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah dalam menentukan strategi komunikasi yang lebih efektif.
“Strategi komunikasi yang tepat sangat berpengaruh pada kelangsungan kebijakan. Komunikasi adalah jembatan antara harapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jika jembatan itu tidak kokoh, maka komunikasi akan gagal menyampaikan maksud yang sebenarnya,” pungkasnya. (Fika/Humas)
