ums.ac.id, SURAKARTA – Perang dagang global yang terus berkembang menambah tantangan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi proteksionisme yang semakin kuat. Prof. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si., Guru Besar Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), menyampaikan pandangannya mengenai respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara besar, termasuk Amerika Serikat. Ia menyebut bahwa meskipun kebijakan pemerintah Indonesia sudah cukup responsif, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar perekonomian nasional dapat tetap tumbuh stabil di tengah ketidakpastian global.
Ia menyatakan bahwa Indonesia disebut sebagai negara dengan karakter ekonomi yang anomali, di mana banyak prediksi pertumbuhan ekonomi dari pengamat maupun Dewan Ekonomi Nasional tidak sesuai dengan kenyataan. Ketidaktepatan prediksi ini diduga dipengaruhi oleh kompleksitas dinamika politik ekonomi yang tinggi. Sejumlah analis menilai bahwa respons cepat pemerintah terhadap sektor tertentu mencerminkan pola hubungan timbal balik dengan kalangan pelaku usaha menengah. Meskipun sejumlah proyeksi sempat memperkirakan terjadinya goncangan atau penurunan drastis dalam perekonomian nasional, kenyataannya kondisi tersebut tidak selalu terbukti.
“Indonesia itu adalah negara yang ekonominya anomali ya sehingga banyak apa namanya pengamat ekonomi atau mungkin dewan ekonomi nasional sendiri ya para pakar ekonomi ketika mereka memprediksi itu banyak yang meleset ya prediksi tentang pertumbuhan ekonomi itu banyak yang meleset kenapa kita memiliki anomali ekonomi yang sangat tinggi juga karena apa dipengaruhi oleh politik ekonomi yang sangat tinggi jadi kalau saya melihat Indonesia ini ada politik ekonomi yang sifatnya balas budi ya pemerintah itu merespon dengan cepat itu karena saya melihatnya adalah ini balas budi pemerintah kepada para pelaku bisnis yang kalangan menengah ya sementara kalau kita lihat bahwa ketika kita memprediksikan bahwa ekonomi Indonesia akan turun drastis atau akan mengalami goncangan itu juga tidak tidak terbukti,” ujar Zulfikar, Senin (21/04)
Menanggapi kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang menurutnya memberikan dampak negatif pada ekspor Indonesia, ia menekankan bahwa meskipun hal ini memberi tekanan pada sektor menengah, dampak tersebut tidak terlalu besar bagi perekonomian domestik. Hal ini dikarenakan kontribusi ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 22 persen. Ia menambahkan bahwa meskipun sektor ekspor mengalami kesulitan, Indonesia tetap memiliki basis perekonomian yang cukup stabil, terutama melalui sektor UMKM yang menyumbang sekitar 61 persen PDB.
Namun, Dosen UMS itu juga mencatat bahwa sektor UMKM seringkali terabaikan dalam kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa meskipun UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, pemerintah cenderung lebih fokus pada pelaku usaha besar dan menengah. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memberikan perhatian pada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. “Indonesia seharusnya bisa lebih fokus pada ekonomi kerakyatan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti China dan India. Negara-negara tersebut, berhasil memperkuat sektor UMKM mereka, yang pada gilirannya membantu ekonomi domestik tetap kokoh,” ungkapnya
Pakar Ekonom tersebut menyampaikan pula bahwa dalam menghadapi tantangan proteksionisme global, Indonesia tidak seharusnya hanya bergantung pada kebijakan impor atau ekspor semata. Ia menekankan urgensi transformasi berbasis inovasi dan teknologi sebagai fondasi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ia mencontohkan bahwa sektor UMKM perlu didorong untuk mengadopsi teknologi dalam proses produksi mereka agar kualitas dan daya saing produk Indonesia meningkat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor UMKM dalam bentuk yang tradisional. Harus ada dukungan penuh dari pemerintah untuk mendorong UMKM berinovasi, memanfaatkan teknologi, dan berorientasi pada ekspor,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menurutnya sering kali tidak konsisten, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Ia menyoroti adanya kontradiksi antara semangat “berdikari” atau berdiri di kaki sendiri yang diusung oleh pemerintah dengan kebijakan membuka pintu impor yang lebar. Ia berpendapat bahwa “Jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia berdiri di kaki sendiri, maka sektor UMKM harus diberdayakan, bukan justru memberi kemudahan bagi produk impor yang dapat membanjiri pasar domestik,” katanya.
Di sisi lain, ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan sektor ekonomi hijau (green economy), yang dinilainya sangat potensial untuk masa depan Indonesia. Ia menilai bahwa kebijakan terkait sumber daya alam, seperti nikel, harus lebih diarahkan pada hilirisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga mampu mengolah dan menciptakan produk bernilai tambah. Ia menambahkan bahwa penguatan teknologi dalam konteks ekonomi hijau merupakan keniscayaan, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang hingga kini masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses hilirisasi, yang ia anggap sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Di tengah ketidakpastian global, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.“jika Indonesia fokus pada UMKM, meningkatkan daya saing mereka, dan memfasilitasi ekspor, maka pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan meski ada tekanan dari perang dagang atau kebijakan proteksionisme global. ekonomi Indonesia tidak harus terguncang besar-besaran seperti yang diprediksi oleh banyak pengamat ekonomi,” jelasnya.
Ia menyimpulkan bahwa dalam menghadapi perang dagang global yang kian membara, Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berbasis pada ekonomi kerakyatan, dan mendorong sektor UMKM untuk berkembang serta berkompetisi di pasar internasional. “Ke depan pemerintah perlu lebih fokus pada penguatan sektor-sektor yang menjadi kekuatan Indonesia, bukan hanya sektor besar dan menengah, agar perekonomian Indonesia tidak terperangkap dalam ketergantungan pada kebijakan politik-ekonomi yang tidak berkelanjutan,” pungkasnya. (Al/Humas)
