ums.ac.id, SURAKARTA – Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali mengukuhkan doktor baru melalui Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor yang digelar di Auditorium Moh. Djazman Kampus I UMS, Rabu (22/7/2026). Pada kesempatan tersebut, Marita Fatimah, S.H., M.H. resmi menyandang gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Model Kebijakan Hukum Proyek Strategis Nasional dan Dampaknya terhadap Stratifikasi Sosial Berbasis Welfare Society: Studi Komparasi Indonesia dan Kolombia.”
Disertasi tersebut mengkaji bagaimana kebijakan hukum dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial masyarakat, dengan membandingkan implementasi kebijakan di Indonesia dan Kolombia. Penelitian itu menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial melalui pendekatan welfare society.
Dalam wawancara usai sidang, Marita mengungkapkan bahwa perjalanan menempuh studi doktor di UMS menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ia mengaku mendaftar Program Doktor Ilmu Hukum UMS saat mendampingi suaminya yang bertugas sebagai diplomat di Kolombia.
“Ketika selesai S2 saya memang sudah memiliki keinginan untuk melanjutkan S3. Saya menemukan Program Doktor Ilmu Hukum UMS dan mendaftar langsung dari Kolombia. Alhamdulillah diterima,” ungkapnya.
Menurutnya, kekhasan Program Doktor Ilmu Hukum UMS terletak pada penguatan paradigma Hukum Transendental, sesuatu yang belum ia temui selama menempuh pendidikan sebelumnya.
“Saya mendapatkan ilmu baru tentang hukum transendental yang lebih mendalam pada aspek filsafat hukum. Ini menuntut saya untuk benar-benar memahami cara berpikir para profesor, bukan sekadar menghafal teori,” ujarnya.
Marita mengaku proses perkuliahan tidak mudah karena seluruh materi menuntut kemampuan berpikir kritis dan filosofis. Ia bahkan menyarankan mahasiswa untuk mengikuti setiap perkuliahan secara penuh agar tidak kehilangan konteks diskusi.
“Kalau sampai tertinggal kuliah, akan sulit memahami soal ujian karena semuanya berbentuk esai dan membutuhkan pemahaman terhadap cara berpikir masing-masing profesor,” katanya.
Selama menjalani studi, Marita harus membagi waktunya dengan berperan sebagai ibu, advokat, sekaligus mendampingi suaminya yang bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota, Kolombia. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Bogota.
Meski harus menjalani aktivitas lintas negara, ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang memudahkannya menyelesaikan studi.
“Perbedaan negara tidak menjadi penghalang. Dengan tekad yang kuat dan dukungan teknologi seperti Zoom, semuanya menjadi lebih memungkinkan. Ide dan inspirasi bisa datang dari mana saja,” tuturnya.
Pengalaman tinggal di Kolombia juga menjadi inspirasi utama lahirnya disertasi tersebut. Ia melihat masih minimnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Kolombia, begitu pula sebaliknya, sehingga mendorongnya melakukan kajian komparatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
“Saya ingin meninggalkan karya ilmiah yang menjadi legacy, sesuatu yang tetap bermanfaat meskipun suatu saat saya sudah tidak ada. Alhamdulillah, keinginan itu terwujud melalui disertasi ini,” ungkapnya.
Marita menambahkan, latar belakangnya sebagai advokat justru memperkaya proses belajar selama menempuh studi doktor.
“Sebagai advokat saya terbiasa menghadapi praktik hukum. Di UMS saya mempelajari filsafat hukum yang menjadi dasar seluruh cabang ilmu hukum. Ketika fondasinya kuat, maka akan menjadi bekal dalam profesi apa pun,” jelasnya.
Sementara itu, Promotor menyampaikan bahwa Program Doktor Ilmu Hukum UMS, Prof. Dr. Absori , S.H., M.Hum., secara konsisten mempertahankan visi pengembangan hukum berbasis nilai-nilai transendensi Islam. Karena itu, program tersebut tidak berorientasi pada jumlah mahasiswa, melainkan kualitas lulusan.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahun hanya sekitar 15–20 mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi yang ketat. Mahasiswa berasal dari berbagai jalur pendanaan, mulai dari LPDP, Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Indonesia (BPPI), Beasiswa Taawun untuk Negeri Muhammadiyah, hingga beasiswa internal UMS.
“Kami memang tidak banyak menerima mahasiswa. Yang kami jaga adalah kualitas. Amanat para pendiri Program Doktor Ilmu Hukum UMS adalah jangan terlalu ekspansif menerima mahasiswa S3, tetapi lakukan seleksi yang baik agar menghasilkan doktor-doktor yang berkualitas,” ujarnya.
Promotor juga mengapresiasi perkembangan akademik Marita selama lebih dari tiga tahun menempuh studi. Menurutnya, ketekunan dan kedisiplinan membuat Marita mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan kualitas akademik yang baik.
Ia berharap ilmu yang diperoleh Marita dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui dunia akademik maupun profesinya sebagai advokat.
“Sebagai lawyer, semangat yang dibangun Muhammadiyah adalah membela masyarakat yang terzalimi, bukan semata mencari keuntungan materi,” pungkasnya.
Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor tersebut juga menjadi momentum pengukuhan lima doktor baru lainnya dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS. Selain Marita Fatimah, UMS turut mengukuhkan Noor Rahmad, Hairu Mondosiyoko, Any Farida, dan Anna Azharniyah sebagai doktor baru dengan berbagai kajian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia.(Fika/Humas)
