Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program magang kerja bersertifikat bagi mahasiswa. Pada tahun 2019 ada 28 mahasiswa dari UMS yang lolos mengikuti magang berserifikat di BUMN.
“UMS sudah menjalin MoU magang bersertifikat dengan BUMN. Magang bersertifikat ini dilakukan di BUMN Indonesia seperti PLN, Pelindo, Angkasa Pura, Jasa Raharja dan lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merespon perubahan cepat dunia kerja. Pelaksanaan magang, selama 6 bulan dan diberikan pengjargaan 10 SKS,” ungkap Wakil Rektor 1 UMS, Dr Muhammad Da’i, M.Si dalam siaran pers yang dikirim Kamis (1/8/2019).
Pada tahun 2019 ini, UMS meloloskan 28 mahasiswa untuk mengikuti program magang di BUMN yang diberi nama “BUMN Hadir untuk Negeri”. Jumlah mahasiswa yang lolos tersebut berasal dari sejumlah Fakultas di lingkungan UMS.
Menurut Muhammad Da’i, jumlah mahasiswa UMS yang mendaftar untuk mengikuti program magang “BUMN Hadir untuk Negeri” sebanyak 55 mahasiswa. Adapun yang lolos seleksi awal menjadi 53 mahasiswa. Kemudian disaring lagi lolos 25 mahasiswa, kemudian ada kuota tambahan untuk tiga mahasiswa sehingga total mahasiswa dari UMS yang lolos mengikuti program ini sebanyak 28 mahasiswa.
Program magang BMUN Hadir untuk Negeri, sebagai program pengayaan wawasan bagi mahasiswa untuk mempersiapkan mereka masuk di dunia kerja, meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi persaingan global.
Adapun persyaratan untuk bisa mengikuti program ini, mahasiswa harus memiliki IPK minimal 3.0 dan minimal sudah mengambil 120 SKS. Kemudian bersedia ditempatkan di BMUN yang berada di wilayah kerja BMUN di seluruh Indonesia.
Para mahasiswa harus mengikuti magang 6 bulan. Bagi yang sudah menyelesaikan program ini akan mendapat sertifikat dan bisa menjadi pegganti untuk tugas akhir maupun kerja praktek mata kuliah yang relevan.
Mahasiswa yang mengikuti program magang ini cukup terjamin untuk biaya operasionalnya. Setiap peserta mendapat uang saku berkisar Rp 1,5 – Rp 2 juta per-bulan sesuai kebijakan perusahaan masing-masing.
Perusahaan BUMN yang ditempati oleh mahasiswa magang juga harus menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Selain uang saku, mereka yang magang BUMN ini juga mendapatkan bantuan uang kos bagi mahasiswa yang lokasi universitas atau kampusnya berada minimal 50 Kilometer dari lokasi penempatan magang. Uang kos tersebut sejumlah sebesar Rp. 800.000 jika lokasi penempatan magang di ibukota provinsi, atau sebesar Rp. 600.000 jika lokasi penempatan magang di ibukota kabupaten.
Mahasiswa magang BUMN juga masih mendapatkan fasilitas lain berupa bantuan uang transportasi sebesar Rp. 30.000 per-kedatangan. Perusahaan BUMN yang menjadi tempat magang juga wajib memberikan jaminan JKK dan JKM selama 6 bulan masa magang. Perusahaan juga memberikan makan siang per-kedatangan. Untuk mentor atau pembimbing bagi peserta program magang ini juga disediakan perusahaan.
Program BUMN Hadir untuk Negeri bertujuan sebagai pengayaan wawasan dan keterampilan untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja terutama dalam menghadapi persaingan global.
“Bagi Perguruan Tinggi, program ini untuk kalibrasi link and match kurikulum serta silabus antara yang disampaikan di perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan oleh industri. Sedang bagi industri, agenda ini sebagai sumber rekrutasi karyawan sesuai kebutuhan, serta untuk meningkatkan company branding bagi perusahaan,” kata Muhammad Dai di sela-sela penandatanganan kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Adapun BUMN yang bisa ditempati oleh program magang untuk mahasiswa dari UMS di antaranya, PT Angkasa Pura I (5 orang), PT Pelabuhan Indonesia III (4 orang), PT Perusahaan Listrik Negara (3 orang), PT Perusahaan Gas Negara (3 orang), PT Surveyor Indonesia (2orang), PT Kimia Farma (2 orang) , PT Bank Mandiri (2 orang) , PT Timah (1 orang), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (1 orang), PT Perkebunan Nusantara IX (1 orang), PT Jasa Marga (1 orang), PT Industri Kereta Api (1 orang), PT Aneka Tambang (1 orang) dan Perum Jasa Tirta (1 orang).
“Mereka tersebar di Bali, Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Madiun, Pangkal Pinang,” katanya. (Risqi/Humas UMS)
