RADARSOLO.COM– Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) membacakan Maklumat Kebangsaan yang berisikan delapan poin, Senin (5/2/204).
Guru Besar Fakultas Hukum UMS Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, Maklumat Kebangsaan ini dilatarbelakangi keprihatinan dan keresahan sivitas akademika terhadap perkembangan demokrasi dan kenegaraan Indonesia.
Aidul Fitriciada mengatakan, sikap kritis ini tidak terafiliasi untuk mendukung suatu kanditat pasangan calon presiden tertertu.
Ditegaskan Aidul Fitriciada, Maklumat Kebangsaan ditujukan untuk perbaikan kehidupan demokrasi yang merosot.
“Ini murni aktualisasi dari nilai-nilai akademis dan intelektual warga Muhammadiyah yang memang sehari-hari bergelut dengan perkembangan ilmu pengetahuan,” tegas dia di Gedung Siti Walidah, Senin (5/2/2024).
“Dan saya kira karena menyangkut aspek akademis di dalamnya, maka nilai moral itu menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan-kepentingan politis,” imbuh Aidul Fitriciada.
Menurutnya, para guru besar memiliki kesibukan untuk riset, menyusun laporan, bimbingan, dan sebaginya. Sehingga Aidul Fitri menyangsikan para guru besar terlibat politik praktis.
“Tapi karena keadaan dirasakan semakin memburuk, saya kira panggilan moral itu menjadi lebih kuat untuk tampil menyerukan keprihatinan terhadap perkembangan demokrasi,” terang dia.
Menyikapi tudingan bahwa gerakan sivitas akademika kampus-kampus di Indonesia sebagai orkestrasi politik, Aidul Fitriciada menegaskan, gerakan ini sebagai orkestrasi kewarasan, nurani, dan moral.
“Karena saya melihat gerakan para guru besar, gerakan para akademisi tidak terkoneksi dengan misalnya koalisi masyarakat sipil tertentu atau gerakan di luarnya. Tapi murni berangkat dari pertimbangan atau diskusi internal kampus karena itu yang muncul guru besar,” beber Aidul Fitriciada.
Lebih lanjut diungkapkan Aidul Fitriciada, pihak Istana seharusnya merespons gerakan para sivitas akademika sesuai hati nurani. Mengingat para elite merupakan orang-orang berpendidikan tinggi.
“Saya kira kembali kepada pertimbangan publik untuk melihat apakah respons yang diberikan oleh Istana itu layak atau patut untuk disampaikan terhadap dunia perguruan tinggi yang tidak punya kepentingan politis,” beber dia.
Mengenai kondisi demokrasi saat ini, dikatakan Aidul Fitriciada, sivitas akademika UMS mengkritisi adanya nepotisme.
“Nepotisme ini kan satu hal yang kita perjuangkan di awal reformasi. Kami sadar betul bahwa UMS sejawat terlibat dalam upaya untuk menghapuskan nepotisme, kronisme dan tentunya korupsi,” katanya.
Aidul Fitriciada melihat saat ini ada upaya pengembalian korupsi, kolusi dan nepotisme yang dulu diperjuangkan untuk dihapuskan melalui pergerakan aktivis 98.
“Ini pengkhianatan terhadap reformasi, pengkhianatan terhadap perjuangan para mahasiswa dulu, perjuangan dunia kampus,” ungkapnya.
Ditambahkan Aidul Fitriciada, kondisi tersebut menuntut sivitas akademika UMS menyerukan untuk mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar.
Mengembalikan kepada cita-cita awal reformasi yang pada dasarnya cita-cita reformasi dan bersumber pada cita-cita Republik Indonesia.
“Demokrasi berasal dari Demos dan Kratos. Bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu punya hak yang sama. Negara bukan urusan keluarga, tapi negara menjadi urusan bersama,” jelas Aidul Fitriciada.
“Republik itu artinya kembali kepada publik. Kembali kepada kepentingan publik bukan kepentingan keluarga, kelompok, atau golongan,” lanjut dia.
Kritik dari sivitas akademika yang kian masif dikatakan Aidul Fitriciada sebagai akumulasi dari berbagai peristiwa politik yang semakin memuncak.
Aidul Fitriciada mengkhawatirkan gelombang kritik akan berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
“Alangkah baiknya saya meminta kepada para pejabat melihat ini sebagai gerakan moral, bukan respons politik. Yang kami khawatirkan kalau katup ini tertutup terus, bukan tidak mungkin hal yang tidak yang kita inginkan itu terjadi,” urainya. (zia/wa)
